Transportasi Jabodetabek, Pemerintah Segera Bentuk Badan Interim

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah segera membentuk badan interim untuk mengurusi transportasi kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi sebagai upaya mempersiapkan diri menuju terbentuknya lembaga Otoritas Transportasi Jabodetabek.

"Kami ingin segera menangani hal urgen untuk mengatasi masalah transportasi sehingga diusulkan badan interim," kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono dalam diskusi Perlukah Desk Transportasi untuk Mengurai Kemacetan, Kamis (31/10).

Menurut Bambang, badan interim transportasi Jabodetabek atau apapun namanya dinilai penting guna mengintegrasikan serta mengharmonisasikan beragam moda transportasi angkutan umum.

Selain itu, ujar dia, otoritas transportasi yang memadukan kawasan Jabodetabek juga esensial untuk mensinkronkan kebijakan transportasi seperti bila pembuatan monorel yang direncanakan lintas provinsi tidak hanya di Jakarta, tetapi juga melintasi daerah lainnya seperti di Bekasi (Jawa Barat).

Dia mengungkapkan sudah banyak studi dan kajian tetapi belum ada produk hukum yang kuat untuk memberlakukan pengoperasian otoritas Jabodetabek tersebut.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Luky Eko Wuryanto mengatakan, arah pembentukan Otoritas Transportasi Jabodetabek merupakan hal yang serupa yang telah dilakukan kota besar lainnya di dunia.

Namun, menurut Luky, rencana induk dengan lembaga yang mengawasi tersebut selanjutnya menimbulkan banyak diskusi dan evaluasi terutama dengan usulan agar lembaga otoritas tersebut dibuat dengan setingkat menteri.

Pemerintah, ujar dia, baru sepakat menyiapkan badan interim yang berfungsi menyiapkan pola kelembagaan Otoritas Transportasi Jabodetabek seperti apa pastinya untuk ke depan.

"Bentuk lembaganya masih bahan diskusi... Sebetulnya bentuknya bisa seperti satuan kerja seperti SKK Migas sehingga bersifat lebih profesional," katanya.

Kementerian Perhubungan menginginkan moda transportasi massal "bus rapid transit" dapat diimpelementasikan di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia pada akhir 2014.

"Kementerian Perhubungan mengharapkan pada akhir 2014, semua ibu kota propinsi di Indonesia sudah menerapkan pelayanan BRT untuk angkutan perkotaan di wilayah mereka," kata Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Kemenhub Djoko Sasono.

Dia memperkirakan baru terdapat sekitar 10 ibu kota provinsi yang tersebar di berbagai pulau di Tanah Air yang telah menerapkan BRT sehingga diharapkan dapat lebih banyak lagi ibu kota provinsi yang juga menggunakannya.

Namun di beberapa ibu kota, Djoko mengakui bahwa sejumlah BRT belum terselenggara secara penuh antara lain karena terdapat keterbatasan infrastruktur seperti belum memiliki jalur sendiri seperti halnya Transjakarta di wilayah DKI Jakarta.