.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD Jakarta mempertanyakan pernyataan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang menyebut perekonomian Ibu Kota masih baik, seiring dengan menurunnya nilai transaksi Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2025.
Anggota Komisi C DPRD dari Fraksi PSI, August Hamonangan, menyoroti penurunan nilai transaksi dalam acara PRJ 2025 yang tercatat sebesar Rp7,3 triliun. Jumlah tersebut menurun Rp200 miliar dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp7,5 triliun.
“Kenyataannya, perputaran uang selama PRJ tahun ini malah turun sebesar Rp200 miliar. Hal ini berkebalikan dengan apa yang dinyatakan oleh Bang Doel. Bagaimana itu bisa dikatakan sebagai suatu kesuksesan dan lebih jauh lagi perekonomian Jakarta ‘fine-fine saja’,” jelasnya dalam keterangan resmi pada Senin (14/7/2025).
Lebih lanjut, August menilai perekonomian Jakarta belum dapat dikatakan dalam kondisi baik, apalagi pulih sepenuhnya. Dia menyoroti lemahnya daya beli masyarakat serta masih tingginya angka pengangguran di Jakarta.
Kendati demikian, August tetap mengapresiasi pelaksanaan PRJ sebagai ajang penting yang dapat mendorong konsumsi masyarakat dan menggerakkan pelaku usaha lokal.
“Jangan salah paham, kami mengapresiasi penyelenggaraan PRJ ini. Acara itu sangat penting untuk mendongkrak konsumsi dan menghidupkan pelaku-pelaku usaha lokal. Namun, kita juga perlu realistis dalam membaca dan menafsirkan data,” tuturnya.
Baca Juga
August juga menyinggung pernyataan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta, Diana Dewi, yang menyebut daya beli masyarakat mengalami penurunan pada awal 2025. Hal ini disampaikan Diana pada 4 Juni 2025.
Tak hanya itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta menunjukkan sebanyak 338.000 warga Jakarta masih menganggur hingga Februari 2025.
“Kini, banyak warga Jakarta yang daya belinya masih belum pulih sejak perekonomian menurun dari awal bulan lalu. Selain itu, lebih dari 300 ribu warga yang masih mengganggur. Ini merupakan permasalahan-permasalahan besar yang menghantui pencapaian dalam PRJ,” tuturnya.
August juga mengungkapkan kekhawatirannya atas fenomena lulusan perguruan tinggi yang mendaftar menjadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Menurutnya, hal itu mencerminkan keterbatasan lapangan pekerjaan di Jakarta.
