.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, akan mengembangkan program Jakarta Fund yang dikelola secara profesional untuk mendukung pembangunan ekonomi Jakarta.
Dalam wawancara eksklusif bersama Bisnis Indonesia, Pramono menegaskan bahwa konsep Jakarta Fund sebenarnya bukanlah hal baru. Dia menyebut, mekanisme kerja program ini mirip dengan Indonesia Investment Authority (INA) yang dikatakan menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi negara.
“Jadi Jakarta Fund itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Di Indonesia itu sudah ada INA Fund. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang mengatur tentang pemerintah daerah, itu ada pembagian keuangan dan sekaligus dan abadi. Maka cara bekerjanya Jakarta Funding, itu persis seperti INA Funding,” tuturnya, ketika ditemui di kediamannya di Cipete, Jakarta Selatan, pekan lalu.
Jakarta Fund akan dimulai dengan modal sebesar Rp3 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD DKI Jakarta.
Ia memastikan dana tersebut akan dikelola secara profesional, tanpa campur tangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Sisa anggaran itu antara Rp5-6 triliun. Saya enggak perlu banyak-banyak, saya ambil Rp3 triliun saja untuk modal dasar Jakarta Funding, dikelola secara profesional. Saya yakin ini akan menjadi revenue baru bagi Jakarta,” terangnya.
Baca Juga
Yakin Terealisasi
Pramono meyakini bahwa Jakarta Fund dapat direalisasikan karena Jakarta memiliki APBD sebesar Rp91 triliun. Ia juga menambahkan bahwa mudah untuk meningkatkan nilai Jakarta, menimbang perkembangan kota Jakarta saat ini.
Terlebih, Pramono mengungkapkan bahwa ia terlibat secara detail dalam paperwork INA. Pramono juga berharap Jakarta Fund bisa bersaing dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.
“Enggak apa-apa [bersaing dengan Danantara] dan itu bagus, bagus. Selama dikelola secara profesional. Dan saya sih sudah punya bayangan orang yang akan mengelola,” tutur mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) tersebut.
Jika terpilih, Pramono berkomitmen menjadikan Jakarta Fund sebagai prioritas utama dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya. Ia juga meyakini, jika Ibu Kota Negara sudah berpindah, maka Jakarta akan lebih menarik dalam bisnis.
“Apalagi nanti, kalau kemudian ibu kota negara sudah pindah, saya yakin Jakarta ini pasti lebih bergairah sebagai pusat bisnis baru di Indonesia.
Tentang INA
Indonesia Investment Authority (INA) adalah lembaga pengelola investasi yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasaran Undang-Undangan Nomor 11 Tahun 2020 yang dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
INA berperan sebagai mitra strategis bagi investor yang memiliki landasan hukum dan kelembagaan yang kuat, menerapkan praktik dan standar internasional, serta dapat menjadi jembatan bagi para investor dalam menempatkan investasinya dan berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia.
INA bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki kewenangan khusus (sui generis) yang bertujuan untuk menjaga independensi dan profesionalisme dalam melakukan pengelolaan aset dan/atau menarik Foreign Direct Investment (FDI), INA memiliki fleksibilitas dalam melakukan investasi dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pertanggungjawaban.
Modal INA seluruhnya dipenuhi dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar USD 5 billion atau sekitar IDR 75 triliun yang dilakukan secara bertahap di tahun 2021. INA secara konsisten menunjukkan performa yang baik dan bertumbuh.
