Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Komisi B DPRD DKI Jakarta mendukung penolakan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) kepada pengendara ojek online (Ojol).
Politikus PKS yang juga Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyampaikan bahwa fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak adanya kebijakan ERP. Pihaknya pun memohon dukungan dari kalangan masyarakat agar penolakan ini bisa disetujui.
“Menyambung pernyataan sikap fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu, bahwa kami menolak adanya ERP. Mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar fraksi PKS bisa memperjuangkan ini,” jelas Ismail saat melakukan mediasi dengan komunitas ojol, Rabu (25/1/2023).
Pernyataan serupa diungkapkan oleh politikus PDIP Wa Ode Herlina. Wa Ode yang merupakan Sekretaris Komisi B DPRD DKI menyampaikan bahwa apa yang diharapkan masyarakat pasti PDIP akan mendukungnya.
“Kita akan kawal ini sesuai kemauan kalian. Saya tanya teman-teman ojol semua menolak? Baik, kami akan bantu untuk menolak kebijakan ERP tersebut,” jelas Wa Ode.
Sebagaimana diketahui, Aliansi Taktis Predator Ojek Online melakukan demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada hari ini, Rabu (25/1/2023) perihal rencana penerapan kebijakan ERP.
Baca Juga
Dalam demo tersebut Orator Aliansi ojol menyampaikan kemacetan di Jakarta sudah berlangsung sejak jaman pemerintahan orde baru.
Rezim berganti, tetapi kemacetan di Jakarta tetap abadi. Masa rezim orde baru pelebaran jalan menjadi salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi kemacetan walaupun tetap harus berakhir dengan kemacetan juga.
Adapun penerapan ERP alias jalan berbayar untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dinilai bukan sebuah solusi, tapi hanya sebuah bentuk kecerdasan tanpa moralitas, yang jelas-jelas hanya mengedepankan kelancaran dan kenyamanan bagi para pejabat dan orang kaya.
Demo yang dilakukan tersebut selesai sekitar jam 2 setelah Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail dan Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina kembali melakukan mediasi dengan pihak ojol yang sebelumnya ditolak karena menginginkan Ketua DPRD DKI Jakarta untuk melakukan mediasi.
