Bisnis.com, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkap, bahwa proses penerapan kebijakan electronic road pricing (ERP) masih akan lama, dan saat ini masih dibahas forum group discusion (FGD).
Rencana penerapan kebijakan ERP sudah dicanangkan sejak 2016, dan saat ini tahapan aturannya masih dalam pembahasan dan memerlukan waktu yang cukup panjang.
“ERP ini prosesnya masih akan lama, soalnya ada 7 tahapan proses yang harus dilalui agat kebijakan ERP ini bisa dilakukan,” jelas Heru saat ditemui di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2022).
Perlu diketahui rencana penerapan ERP juga membutuhkan informasi tambahan dari berbagai pihak, seperti para ahli dan masyarakat.
Heru menambahkan sembari melakukan propses ERP, Pemprov DKI juga mendorong meningkatkan pelayanan dan memperketat head way PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Sebagaimana diketahui, Transjakarta telah resmi memiliki direktur utama (dirut) baru yakni M Kuncoro Wibowo.
Baca Juga
Pergantian direksi ini merupakan langkah Transjakarta dalam melakukan penyegaran organisasi.
“Dengan diangkatnya dirut baru harapannya dapat mengurangi kecelakaan, driver harus aman, dan meningkatkan pelayanan serta kedisiplinan. Saya juga sempat menyampaikan untuk meningkatkan pelayanan pada jam sibuk, seperti pagi hari dan sore hari,” jelas Heru.
Adapun target yang diberikan oleh Transjakarta tersebut akan ditagih kembali oleh Heru dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Apakah Transjakarta berhasil meningkatkan pelayanannya.
Sebagai informasi M Kuncoro Wibowo diangkat melalui keputusan para pemegang saham Transjakarta di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditandatangani Rabu (11/1/2023).
Keputusan tersebut merupakan atas dasar pertimbangan dalam memperhatikan bahwa Transjakarta menjadi salah satu sarana transportasi utama di Jakarta.
Selain itu, sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan transportasi umum yang baik dengan cakupan layanan cukup luas.
