Bisnis.com, JAKARTA - Usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan tarif sewa gedung di Taman Ismail Marzuki mendapat catatan dari berbagai seniman.
Sebelumnya, rencana itu tertuang dalam revisi Rancangan Peraturan Daerah No 1/2015 tentang Retribusi Daerah yang masih dalam proses pembahasan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta.
Adapun gedung yang tarifnya diusulkan untuk naik hingga dua kali lipat adalah Gedung Teater Besar atau Teater Jakarta. tarif sewa, dari sebelumnya Rp30 juta diusulkan naik menjadi Rp60 juta per hari, bahkan mencapai Rp75 juta di akhir pekan.
Pertimbangan usulan perubahan tarif retribusi sewa gedung TIM difungsikan untuk mengurangi disparitas harga dengan swasta, yang memiliki harga sewa gedung lebih tinggi.
Retribusi gedung yang terlalu rendah dinilai Anies menyebabkan frekuensi pemakaian gedung pada perkembangannya banyak yang tidak ada kaitannya dengan Kesenian atau Kebudayaan.
Kompensasi Kegiatan Seni
Sekretaris Jenderal Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) sekaligus Ketua Komite Film Hikmat Darmawan menjelaskan kebijakan ini sebenarnya memiliki maksud baik, namun dengan beberapa catatan.
Hikmat pun menggambarkan latar belakang perlunya kebijakan ini.
Pada awal mula TIM berdiri, penyewaan ruang dan gedung merupakan wewenang penuh DKJ. Namun sejak 2006, ketika Pemprov DKI Jakarta membentuk suatu badan pengelola TIM, peran DKJ hanya sebagai penasihat.
"Dari situlah kemudian banyak sekali penggunaan ruang yang bukan kesenian atau acara seni yang tidak dikurasi oleh DKJ. Jadi sejak itu, DKJ berebut tempat dengan penyewa dari luar yang kemudian keputusannya itu ada di badan pengelola TIM," ujar Hikmat ketika dikonfirmasi Bisnis, Jumat (13/3/2020).
"Pelan-pelan diadvokasi untuk tidak begitu, akhirnya saat [berubah nama] jadi UPT TIM bekerja sama dengan DKJ, akhirnya ada pembagian wilayah. Kalau untuk yang kegiatan seni yang dikurasi oleh DKJ atau kegiatan seni dari luar yang proposalnya dikerjasamakan dengan DKJ untuk dinilai, kalau oke, itu tidak dikenai biaya," jelasnya.
Jaminan Pemprov DKI Jakarta terhadap kompensasi kegiatan kesenian inilah yang menurut Hikmat perlu penekanan lebih, di tengah isu kenaikkan harga sewa TIM.
Menurut Hikmat, harga sewa gedung murah memang menjadi alasan banyaknya penyewa dari luar. Akibatnya, hal itu menyulitkan manajemen penjadwalan gedung-gedung di TIM untuk acara kesenian itu sendiri.
"Pihak yang ingin menyewa karena TIM murah dibandingkan venue yang lain. Karena itu seringkali terjadi ada Pensi SMA, anugerah penghargaan karyawan, entah dari bank atau yang lain. Artinya acara nonkesenian yang mengambil tempat di TIM dan menyebabkan program kesenian itu sendiri terganggu atau berebut dengan penyewa," jelasnya.
Oleh sebab itu, menurut Hikmat, langkah 'mempersulit' penyewa nonkesenian dengan memberlakukan harga tinggi bisa diterima. Namun, lanjutnya, perlu penekanan adanya kompensasi untuk kegiatan kesenian, di samping mempertahankan pemberian kewenangan yang lebih untuk DKJ agar agenda kesenian di TIM menjadi lebih dominan.
"Logikanya, kalau mau sewa ruangan, ya harus dengan harga profesional. Gubernur menjelaskan bahwa tentu saja untuk seniman akan dibedakan. Selama ini juga praktiknya begitu, yang menilai mana kegiatan seni yang dapat fasilitas dan mana yang tidak, dikonsultasikan dengan DKJ," ujarnya.
"Sejak 5 tahunan ini juga sudah mulai berubah, dalam artian walaupun masih tidak mutlak kewenangan DKJ, ada ruang untuk memberikan pertimbangan. Dikonsultasikan dengan DKJ siapa saja penggunanya," tutup Hikmat.
Argumentasi Salah
Ketua Forum Seniman Peduli TIM Radhar Panca Dahana menekankan bahwa rencana kenaikan harga sewa TIM sebenarnya sah-sah saja, asalkan sewa untuk seniman tetap gratis.
Radhar menyoroti argumentasi Anies terkait alasannya menaikkan harga sewa TIM. Menurut Radhar, seharusnya Anies bisa menyampaikan pendapat secara lebih baik.
"Wacana itu sebenarnya salah pada pondasinya, yaitu mempersamakan gedung atau fasilitas di TIM dengan gedung pertunjukan di luar TIM yang rata-rata punya swasta, orientasinya komersial. Mereka membangun dengan biaya tinggi, sehingga butuh menawarkan tarif tinggi," ujar Radhar kepada Bisnis.
"Sementara gedung TIM itu kan punya negara. Bikin pakai uang negara atau rakyat. Jadi tidak tepat untuk dikomersilkan. Orientasinya harus memberikan fasilitas kepada publik, dalam hal ini publik kesenian supaya mereka bisa berekspresi dengan baik. Jadi tidak bisa pakai logika uang rakyat, itu dikomersilkan," tambahnya.
Senada dengan pihak DKJ, menurut Radhar yang terpenting bukan soal harga sewa namun bagaimana memperjuangkan agar kegiatan yang memajukan ekosistem kesenian di TIM mendapat jaminan kenyamanan dan pendanaan dari Pemprov DKI Jakarta.
"Fasilitas dari TIM itu bagian dari pembangunan manusia. Jadi itu adalah investasi moral, kultural, sama dengan investasi material lain yang bukan cost, sehingga tidak mencari return. Jadi itu pondasi argumennya [Anies] sudah salah," tutupnya.
