Bisnis.com, JAKARTA - Pengelolaan Taman Ismail Marzuki (TIM) pascarevitalisasi menjadi salah satu masalah substansial yang belum memuaskan para seniman.
Dari pihak Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), kurator sekaligus Ketua Komite Film DKJ Hikmat Darmawan sebenarnya tak mendukung upaya moratorium seperti pihak Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM).
Alasannya, gedung-gedung sudah dalam keadaan dibongkar, arsip-arsip seni dalam keadaan darurat, dan para komunitas-komunitas seni sudah menanyakan kapan TIM bisa kembali digunakan.
Namun, kekurangan utama Pemprov ada pada belum jelasnya metode pengelolaan TIM ketika sudah berdiri lagi nanti, yang rencananya rampung 10 November 2021.
"Kalau yang saya tangkap dari Pemprov, baru pada awal 2021 ada kajian model ideal pengelolaan. Kalau kami bilang, sih, mestinya dari sekarang dikaji," jelas Hikmat kepada Bisnis, Rabu (19/2/2020).
"Nah, bagaimana model pengelolaan agar terbagi model investor dan seniman dua-duanya terjaga. Itulah yang sedang kami kawal, agar seniman juga punya voting rights," tambahnya.
Hikmat sendiri percaya isu 'komersialisasi TIM' tak relevan karena Jakpro merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Oleh sebab itu, agar kesalahpahaman tak berlanjut, baiknya kesepakatan antara para seniman dengan Pemprov DKI Jakarta beserta Jakpro segera memasuki titik terang.
"Bandingkan dengan kalau diserahkan dengan pihak swasta seutuhnya, mereka pasti cuma pengen untung. Tapi ini ada yang kembali ke daerah dan bisa jadi, dikembalikan juga untuk kegiatan seni. Makanya sedang kita vokasi untuk ke situ," jelasnya.
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto mengakui bahwa memang pembentukan secara resmi apakah pengelolaan TIM akan berbentuk perusahaan (PT), atau hanya Badan Layanan Umum (BLU) di bawah pemerintahan.
Namun, Dwi memastikan bahwa kepentingan seniman pasti diakomodasi. Isu komersialisasi TIM oleh Jakpro pun dibantah Dwi.
"Belum, tapi nanti komponen pengelolaannya adalah dua, orang yang mengerti infrastruktur, dan orang yang melakukan kurasi kesenian dan kebudayaannya," ujarnya, Rabu (19/2/2020).
"Apakah Jakpro akan masuk ke kurasi? Enggak. Karena DNA Jakpro bukan di sana. Nah, ini yang disalahterimakan, saya berkali-kali sampaikan, seolah-olah Jakpro menguasai kesenian. Enggak. Ini kolaborasi antara orang yang ngerti infrastruktur dengan orang yang berkompeten terhadap kesenian dan kebudayaan," tambahnya.
Dwi menjamin pihaknya akan terus melibatkan seniman baik dalam proyek maupun dalam pengelolaannya nanti, "Istilahnya co-creator. Jadi ini milikmu. Nanti kalau misalnya ada untung dan sebagainya, ya sudah diaudit, dan sudah dikembalikan untuk kemakmuran di TIM," tegas Dwi.
Seperti diketahui, Revitalisasi TIM kini memasuki babak baru setelah Komisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Forum Seniman Peduli TIM. Isu moratorium pun kembali mencuat.
Sementara itu, Komisi X DPR RI akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan PT Jakarta Propertindo selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengawal pembangunan.
Dalam catatan Bisnis, total investasi proyek Revitalisasi TIM sebesar Rp1,8 triliun akan terkucur lewat Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Jakpro.
Pembiayaan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini disetorkan secara bertahap, yakni Rp200 miliar pada 2019, Rp1,15 triliun pada 2020, dan Rp450 miliar pada 2021.
Dalam dokumen timeline pembangunan yang diterima Bisnis, pada 2019 Jakpro menargetkan rampungnya konstruksi Entrance Area termasuk parkir dan lanscape, serta konstruksi Masjid Amir Hamzah.
Sementara tahun 2020, konstruksi Gedung Perpustakaan Baru dan konstruksi struktur dan bangunan Wisma TIM ditargetkan rampung.
Terakhir, konstruksi asrama seni budaya, upgrade planetarium, Graha Bhakti Budaya, dan interior dan finishing Wisma TIM pada Q2 2021, sehingga soft opening bisa digelar pada kisaran Q3 2021.
