Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho mengatakan proyek pembangunan trotoar di jalan Prof. Dr. Satrio, jalan Kemang Raya, dan jalan Cikini sebentar lagi akan selesai.
"Tanda tangan kontrak Juli, lalu persiapan sampai Agustus, Targetnya Desember ini selesai," katanya ketika dikonfirmasi Bisnis, Minggu (8/12/2019).
Dia mengaku kemacetan memang tidak bisa dihindarkan di titik-titik tersebut akibat adanya revitalisasi trotoar. Hari mengungkapkan kemacetan di kawasan Kemang semakin parah karena ada beberapa pekerjaan yang dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.
Perbaikan tersebut antara lain, revitalisasi trotoar, relokasi jaringan PLN, perbaikan pipa air bersih, dan peningkatan level jalan. Karena itu, dia meminta warga bersabar dan maklum atas dampak pembangunan tersebut.
"Ya sabar saja. Lagi pula daerah Kemang sudah macet di semua titik meski enggak ada perbaikan trotoar, ya kan?" imbuhnya.
Proyek revitalisasi trotoar memang menjadi salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kegiatan perbaikan jalur pejalan kaki sudah masuk dalam rencana jangka menengah pemerintah daerah (RPJMD) 2017-2022. Berdasarkan data Dinas Bina Marga, Pemprov DKI menargetkan menata trotoar sepanjang +/- 60 km selama lima tahun.
Baca Juga
Dinas Bina Marga DKI telah melaksanakan revitalisasi trotoar sepanjang 47,9 meter (2016); 78,7 meter (2017); 118,9 meter (2018); 67,4 meter (2019), dan 103,7 meter (2020).
Standar teknis trotoar yang dibangun Pemprov DKI memiliki spesifikasi, antara lain elevasi maksimal +/- 20 cm dari permukaan jalan, lebar minimal 1,5 meter dan luas minimum 2,25 m2. Dinas Bina Marga DKI juga mengimplementasikan empat standar desain trotoar, yaitu tipe 1 (lebar lebih dari 5,5 m); tipe 2 (lebar 5,5 meter-3,5 meter); tipe 3 (3,5 meter-2 meter): dan tipe 4 (2 meter-1 meter).
Dana yang dikeluarkan untuk pembangunan trotoar di lima wilayah kota juga tidak sedikit. Hari bahkan mengajukan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk revitalisasi trotoar pada tahun depan. Namun, dana tersebut dipangkas menjadi Rp1 triliun saat pembahasan dengan Komisi D DPRD DKI.
