Bisnis.com, JAKARTA — PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkap kemungkinan bahwa bisa saja Wisma Taman Ismail Marzuki (TIM) tak jadi dibangun. Namun, biaya besar untuk proporsional pondasinya akan terbuang sia-sia.
"Luasan bangunan 16.000 m2, tapi tapaknya di atas galeri seni dan PDS HB Jassin," ujar Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto ketika dikonfirmasi Bisnis, Kamis (28/11/2019).
Oleh sebab itu, Dwi menjelaskan bahwa walaupun Wisma TIM yang direncanakan memiliki enam ini lantai tak jadi dibangun, angka Rp111,3 milar tetap harus dikeluarkan.
Pasalnya, Jakpro telah berkontrak dengan pelaksana proyek yang kini telah mengerjakan substruktur bangunan ini, yakni perusahaan konstruksi pelat merah PT Wijaya Karya (Persero).
PMD Jakpro Dipangkas
Berkembangnya polemik Wisma TIM ini akhirnya berdampak pada perolehan penyertaan modal daerah (PMD) untuk Jakpro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2020.
Dalam rapat penelitian akhir Kebijakan Umum Anggaran dan Perkiraan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara pihak eksekutif dan legislatif DKI Jakarta, Rabu (27/11/2019), beberapa anggota DPRD mendesak agar PMD untuk Jakpro dikurangi dan mendesak pembanguan hotel dibatalkan.
"Kita harus kembalikan marwah TIM sebagai pusat budaya, maka hal-hal yang berbau bisnis kita singkirkan. Kalau di situ ada hotel, ya mulai sekarang kita potong, tidak ada pembngunan hotel atau wisma dan sebagainya," ujar Gembong Warsono, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan.
Perdebatan yang terjadi pun sempat alot antara sesama anggota DPRD, maupun antara anggota DPRD dengan pihak Pemprov dan Jakpro.
"Mau namanya apa [hotel atau wisma] terserah pokoknya ada tempat nginep namanya wisma namanya apa saya kira itu kurang menarik bagi masyarakat. Kalau itu kita hilangkan. Bagaimana?" ujar M Taufik, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra.
Dalam rapat ini, Dwi pun telah menjelaskan bahwa pembangunan Wisma TIM merupakan satu bangunan di atas Perpustakaan, Galeri Seni, dan pusat TB Jassin.
"Dengan proporsional pondasi, itu [biaya bangunan] ada Rp111,3 milar. Jadi kalau itu memang tidak dibangun, angka Rp111 miliar ini yang harus dikeluarkan," ungkap Dwi dalam rapat tersebut.
Akhirnya, karena rapat mengalami kebuntuan, Ketua Badan Anggaran sekaligus Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pun mengambil opsi jalan tengah.
Pras tetap memutuskan memotong PMD Jakpro, dari Rp3,1 triliun menjadi Rp2,7 triliun, namun akan membicarakan masalah ini lebih lanjut.
"Jadi saya putuskan saja, saya memang tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi saya di sini juga hakim. Karena masih ada waktu pembicaraan di luar rapat ini. Nanti kalau keputusannya memang bisa dibangun [Wisma TIM], maka nanti akan kita tambahkan saja anggaran PMD Jakpro sesuai kebutuhannya di APBD Perubahan," ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
PMD dan APBD
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya menugaskan PT Jakarta Propertindo untuk menjalankan proyek Revitalisasi TIM, yang akan menghabiskan biaya investasi lewat Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp1,8 triliun.
Pembiayaan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini disetorkan dalam tiga tahap, yakni Rp200 miliar pada 2019, Rp1,15 triliun pada 2020, dan Rp450 miliar pada 2021.
Dalam dokumen timeline pembangunan yang diterima Bisnis, pada 2019 Jakpro menargetkan rampungnya konstruksi Entrance Area termasuk parkir dan lanscape, serta konstruksi Masjid Amir Hamzah. Dengan pembangunan perpustakaan dan Wisma TIM yang mencapai proyek substruktur atau 20 persen.
Sementara tahun 2020, konstruksi Gedung Perpustakaan Baru dan konstruksi struktur utama, atap, arsitektur, MEP, bahkan roof garden bangunan Wisma TIM ditargetkan rampung.
Terakhir, konstruksi asrama seni budaya, upgrade Area Planetarium, Graha Bhakti Budaya, dan interior dan finishing Wisma TIM ditargetkan rampung pada Q2 2021, sehingga soft opening bisa digelar pada kisaran Q3 2021.
