Bisnis.com, JAKARTA–Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menuding perombakan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan politis.
Menurutnya, perombakan SKPD yang dilakukan oleh Anies didorong oleh faktor kesukaan dan ketidaksukaan atas individu-individu tertentu.
Lebih lanjut, perombakan jabatan di tataran eselon II sepenuhnya wewenang gubernur, sedangkan perombakan atas jabatan-jabatan di tataran eselon III dan IV tidak bijak.
"Saya baca di media ada beberapa kepala dinas. Kalau kepala dinas itu baik tidak harus didemosi kalau tidak baik itu memang hak diskresinya gubernur. Pertanyaannya kalau ada camat jadi sekretaeis camat atau lurah jadi sekretaris lurah ini aneh ini buat saya," kata Prasetio, Selasa (26/2/2019).
Prasetio pun mengaku telah mengantongi rekam jejak camat dan lurah yang dicopot oleh Anies.
Menurutnya banyak camat dan lurah yang dicopot oleh Anies memiliki kinerja dan rekam jejak yang baik.
Baca Juga
Di lain pihak Anies mengatakan ada beberapa lurah yang dicopot karena adanya dugaan melakukan pungutan liar (pungli).
"Saya tidak ingat angkanya tapi ada," kata Anies, Selasa (26/2/2019).
Namun, Anies menekankan bahwa rotasi, promosi, dan demosi yang dilakukannya mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan kinerja.
"Ini selama lebih dari enam bulan, kita tabung kinerja positif, tabung kinerja masalah, semuanya ditabung," kata Anies.
Untuk diketahui, pada Senin (25/2/2019) Anies melantik 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
15 pejabat yang dilantik merupakan pejabat tinggi pratama, sedangkan 274 orang merupakan pejabat eselon III dan 836 orang merupakan pejabat eselon IV.
