Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI akan menggelar lelang terbuka bagi investor swasta untuk melanjutkan proyek mangkrak Bandara Pulau Panjang, Kepulauan Seribu.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada swasta untuk mengembangkan bandara tersebut dengan kompensasi membangun kawasan wisata.
"Nanti yang menang tentu mendapat kompensasi. Mereka bisa membangun resort, tentu syaratnya harus finalisasi dulu bandaranya," ujarnya di Balai Kota, Selasa (2/5/2017).
Dikatakan, lelang terbuka dilaksanakan bisa sebelum pelantikan gubernur dan wakil guberur terpilih atau pasca pelantikan, tergantung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat DKI.
Proyek pembangunan Bandara Pulau Panjang, Kepulauan Seribu telah mangkrak sekitar 10 tahun, karena terdapat penyalahgunaan anggaran sehingga pembangunannya dihentikan.
Menurutnya, urgensi pembangunan lanjutan Bandara Pulau Panjang untuk memacu pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Kepulauan Seribu seiring akses menuju pulau tersebut masih menggunakan transportasi air.
Baca Juga
"Nanti wisatawan yang ingin ke Kepulauan Seribu bisa menggunakan pesawat kecil, helikopter dan lainnya. Hanya saja dari Pemprov DKI tidak akan menyediakan APBD untuk pembangunan lanjutan, karena nanti akan sepenuhnya swasta," ujarnya.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membicarakan kelanjutan proyek bandara tersebut.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri untuk menginisiasi edaran agar diterbitkannya Peraturan Presiden terkait tambahan kewenangan daerah untuk melanjutkan proyek Bandara Pulau Panjang itu.
"Nanti kami bicarakan dengan kementerian terkait membicarakan regulasi dan hasil audit menyeluruh proyek Bandara Pulau Panjang tersebut," paparnya.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo mengatakan pihaknya masih menunggu hasil audit BPK dan Inspektorat DKI untuk melanjutkan pengerjaan lanjutan bandara tersebut.
Dia mengatakan, kewenangan pembangunan Bandara Pulau Panjang ada di tingkat Pemprov dan pemerintah pusat. Namun, pihaknya sangat mendukung proses pembangunan lanjutan proyek mangkrak tersebut.
"Kalau sudah beroperasi tentu nanti akan ada tambahan wisatawan. Saat ini tingkat kunjungan wisatawan di Kepulauan Seribu telah melebihi target yang ditetapkan," ujarnya.
Sebelumnya, Pengamat Pariwisata Universitas Pancasila Fahrurozy Darmawan meminta agar para pemangku kebijakan di tingkat kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat untuk duduk bersama dalam memastikan proyek mandek bandara Pulau Panjang tersebut.
Menurutnya, Bandara Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, terletak di lokasi strategis yang berada di tengah-tengah kepulauan sehingga memungkinkan untuk memacu perekonomian di setiap pulaunya.
Dia menambahkan, Kepulauan Seribu merupakan salah satu destinasi wisata nasional sudah selayaknya memiliki transportasi berbagai moda sebagai penunjang akses wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
