Bisnis.com, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana membuat Peraturan Gubernur (Pergub) guna menambah kewajiban pengembang untuk pembangunan trotoar.
"Saya mau bikin Pergub satu lagi untuk Kewajiban trotoar. Nah kita gak mau bangun yang mutunya gak baik, kita lagi buat sistem pengembang yang mau isi SIPPT (Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah) wajib bangun trotoar,"ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (24/5/2016)
Pihaknya menegaskan bahwa untuk kewajiban pengembang difokuskan pada kawasan bisnis dan perdagangan di ibu kota. Skema pembiayaan pembangun tersebut, lanjut Ahok, meniru dibeberapa negara seperti Malaysia dan Amerika Serikat untuk memanfaatkan dana swasta sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI.
Sedangkan untuk APBD DKI fokus untuk pelayanan publik, misalnya sektor pendidikan, kesehatan, dah transportasi umum.
Ahok mengaku Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengantongi uang sebesar Rp4 triliun yang akan digunakan guna pembangunan fisik dari pengembang yang ingin menaikan koefisien Lantai Bangunan (KLB)
"Untuk pengembangan fisik sekarang sudah hampir Rp4 triliun dari pengembang," katanya.
Lebih lanjut, Ahok mengatakan yang sudah dilakukan yakni untuk pembangunan rumah susun (rusun) dan jalan layang seperti Simpang Susun Semanggi.
