Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

SUAP REKLAMASI TELUK JAKARTA: Sunny Direktur LSM Bentukan Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan pencegahan (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK kepada salah satu staf khususnya, Sunny Tanuwidjaja merupakan hal yang wajar.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)/Antara
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan  pencekalan salah satu staf khususnya, Sunny Tanuwidjaja merupakan hal yang wajar.

Menurut Ahok, keterangan Sunny dibutuhkan untuk mengonfirmasi kebenaran pernyataan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi terkait pengungkapan kasus dugaan suap reklamasi Teluk Jakarta.

"Pengacara Sanusi kan menuduh kalau Sunny yang mengatur pertemuan dengan Podomoro. Kita lihat saja, apa yang diomongin Sanusi fitnah atau benar gitu loh," kata Ahok, Jumat (8/4/2016).

Ahok menuturkan, Sunny saat ini tidak lagi berstatus sebagai peneliti lembaga riset Center for Strategic and International Studies (CSIS). Justru, Sunny kini aktif sebagai Direktur Eksekutif Centre for Democracy and Transparancy (CDT).

CDT merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dibentuk Ahok pada 2007.

"Dia jadi Direktur Eksekutif CDT sampai sekarang," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung tersebut mengatakan telah menyerahkan pengelolaan LSM tersebut kepada koleganya, termasuk Sunny sejak dia terpilih menjadi wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012.

"Saya bilang enggak sempat lagi pegang LSM. Dia lebih cocok karena doktor political science," ujarnya.

Ahok mengakui, Sunny memiliki kedekatan dengan lingkungan pengusaha, karena merupakan kerabat dekat pendiri Sinar Mas Group, Eka Tjipta Widjaja, Grup Lippo. Bahkan Bos Rajawali Group Peter Sondakh.

"Dia sepupu menantunya Eka Tjipta. Saya dengar dia kerja di Peter Sondakh sekarang," imbuh Ahok.

Sejak Kamis (6/4/2016), KPK telah mengeluarkan perintah pencegahan ke luar negeri terhadap Sunny Tanuwidjaja. Pencegahan mantan peneliti CSIS itu diduga terkait dengan kasus suap pembahasan dua Raperda, yakni tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Kasus tersebut menyeret Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi, Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan anak buahnya Trinanda Prihantoro.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler