Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akhirnya mengakui bahwa tak semua lulusan Institut pemerintah Dalam Negeri (IPDN) memiliki reputasi yang buruk.
"Lulusan IPDN banyak yang bagus. Buktinya saya bisa temukan Edy Junaedi Kepala BTPSP [Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu], dia alumni IPDN dan nilainya paling baik ketika tes," ujarnya di Balai Kota, Kamis (10/9/2015).
Dia menuturkan ada beberapa kepala dinas di Balai Kota yang mengenyam pendidikan di sekolah yang berada di kawasan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat tersebut. Beberapa pejabat yang disebutkan oleh Ahok, misalnya Kepala Dinas Perhubungan, Wakil Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta.
"Yang ngurusin saya si Hendra lulusan IPDN juga," imbuhnya.
Dia mengutarakan, maksud dari mewacanakan pembubaran IPDN bukan semata-mata lembaga tersebut langsung dibubarkan. Pasalnya, lanjut Ahok, setelah UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebetulnya pemerintah tidak butuh IPDN semata.
"Enggak ada IPDN juga sudah oke karena orang lain boleh jadi PNS. Semua orang bisa mengabdi, bukan cuma IPDN," paparnya.
Dalam Pasal 576 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan pendidikan kepamongprajaan. Namun, kata Ahok, di dalam ayat itu juga dijelaskan universitas swasta berhak melakukan hal yang sama (pendidikan kepamongprajaan).
Terkait hal tersebut, Ahok lantas meminta Presiden Joko Widodo membubarkan IPDN. Dia menilai dengan adanya UU ASN sudah tidak ada lagi keistimewaan bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang berasal dari sekolah kedinasan IPDN.
