Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sempat mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dapat membubarkan keberadaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atau Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).
Pasalnya, selama ini dia sering menemukan kasus bahwa tidak sedikit oknum jebolan kampus tersebut bersama-sama mengumpulkan uang untuk menyogok para jaksa agar tidak tersangkut persoalan hukum.
"Saya sudah bilang sama Pak Jokowi, Pak kalau bisa IPDN dibubarkan aja, untuk apa ada sekolah IPDN, kalau masuknya aja nggak jelas, bagaimana tesnya? Lulusnya gimana?," tuturnya, Jumat (4/9/2015).
Menurutnya, jika melihat beberapa kasus yang ditemukannya yakni banyak lulusan IPDN yang tidak baik, bahkan sesama alumnus alias korps suka mengumpulkan uang patungan untuk menyuap sejumlah oknum jaksa karena takut diperiksa, maka dia menilai keberadaan IPDN tidaklah perlu.
"Semua dari perusahaan swasta mampu mensuplai (PNS). Dari TNI Polri juga mampu mensuplai. Buat apa ada sekolah-sekolah bergaya militer-militer seperti itu. Swasta mampu," tuturnya.
Pihaknya pun menceritakan bahwa selama ini dia juga tidak pernah menggunakan ajudan dari lulusan IPDN.
"Ini mohon maaf aja nih ajudan dari IPDN (sambil melihat ke arah orang di belakangnya yang sedang memegang dokumen), Ini kan dari IPDN. Iya kan? Saya tidak pernah pakai ajudan dari IPDN, atau STPDN, dari sejak saya jadi bupati. Saya bilang, kalo mau cari ajudan, yang jago berantem saya bilang, seperti polisi sekalian. Saya enggak mau ajudan dari IPDN. Ya udah, bubarin aja deh. Kalau menurut saya IPDN nggak perlu," tuturnya.
