Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Prasetio Edi Marsudi memutuskan pihaknya tak menyetujui penerbitan peraturan daerah (perda) tentang APBD DKI 2015.
Menurutnya, meski pada Kamis (19/3/2015) pihaknya telah mengutarakan akan menerbitkan perda, perkembangan di lapangan berkata lain. Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk merevisi pernyataannya dan menolak menerbitkan Perda.
"Saya sebagai Ketua DPRD memutuskan pergub. Ini keputusan dalam rapat pimpinan," ujarnya saat konferensi pers di Gedung DPRD DKI, Senin (23/3/2015).
Penerbitan perda memungkinkan penggunaan pagu APBD DKI 2015 Rp73,08 triliun. Sementara, dengan penerbitan Pergub pagu tersebut harus disesuaikan menjadi Rp72,9 triliun. Dalam kesempatan itu, pihaknya meminta maaf kepada warga Ibu Kota.
"Saya meminta maaf kepada masyarakat Jakarta karena menggunakan [pagu] APBD 2014," katanya.
Seperti diketahui, DKI akan menjadi satu-satunya kota yang menggunakan pagu APBD DKI 2014 setelah perubahan pada tahun anggaran 2015. Pasalnya, dalam kurun waktu tujuh hari yang diberikan Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti evaluasi kesepakatan tak tercipta. Pergub akan diterbitkan atas izin Kemendagri untuk menggunakan pagu APBD DKI Perubahan 2014.
