Menteri Sudirman Said Heran Ada Sekolah di Jakarta Tak Berlistrik

Bisnis.com, JAKARTA-- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said heran karena masih ada sekolah di Jakarta yang belum mendapatkan listrik, salah satunya di Pasar Rebo, Jakarta Timur.

"Padahal di sana ada jaringan listrik," kata Sudirman di kantornya di Jakarta, Jumat (20/3/2015).

Sudirman mengatakan data itu diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu, dia akan menerjunkan tim gugus tugas untuk memverifikasi informasi itu. Tim ini berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain Sudirman Said, ikut berbicara dalam acara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Anies menjelaskan, 92 persen sekolah di Jakarta, meliputi SD, SMP, dan SMA, telah dialiri listrik.

"Namun 8 persen sekolah di Jakarta belum teraliri listrik, termasuk di kota-kota di sekitar Jakarta," kata Anies. Dia mengatakan belum adanya listrik di sekolah itu bukan karena tidak ada jaringan. Mungkin, kata dia, sekolah tersebut belum mendaftar atau belum memasang listrik.

Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Rida Mulyana berharap elektrifikasi ke sekolah tidak hanya menjadi pintu masuk percepatan dan perluasan persebaran penerangan. Dia ingin sekolah tersebut juga menjadi bengkel yang dapat memelihara fasilitas energi baru dan terbarukan.

Fakta yang dipaparkan Menteri Anies dan Menteri Sudirman ini menjadi ironi. Karena dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 DKI senilai Rp73 triliun, Rp14 triliun dialokasikan ke bidang pendidikan.

Bahkan, pada APBD Perubahan 2014 mafia anggaran menyelundupkan proyek pengadaan UPS atau alat penyimpan daya listrik sebesar Rp5,8 miliar per unit untuk 49 SMA dan SMK di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok curiga telah terjadi korupsi dalam proyek itu. Menurut informasi yang diperolehnya, harga satu UPS dengan kapasitas 40 KVA (kilovolt ampere) hanya sekitar Rp100 juta.

Para begal anggaran yang menikmati uang haram dari proyek UPS senilai Rp330 miliar di APBD-P 2014 itu berupaya mengulangi kembali modusnya ketika pemerintah dan DPRD menyusun APBD 2015.