Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggu komitmen para pengembang untuk terlibat dalam proyek pembangunan moda light rail transit (LRT).
Deputi Gubernur DKI bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi Sutanto Soehodho mengatakan pembagian kerja sama dengan skema public private partnership (PPP) ini masih menunggu komitmen dari para pengembang.
Tapi paling tidak, pihaknya berharap para pengembang bisa memberi dukungan dalam pembangunan infrastruktur karena berdampak langsung kepada bisnis mereka.
LRT, katanya, dipilih karena memiliki daya angkut tinggi dan dalam pembangunannya tak membutuhkan pembebasan lahan.
LRT, ujar Tanto, beroperasi melewati gedung-gedung yang ada dan kaki-kaki penyangganya begitu ramping. Sehingga, tak
membutuhkan lahan sama sekali.
"Kita belum tahu. Kita sedang menunggu jawaban mereka. Mereka kan mendukung, tapi dukungan apa yang mau mereka kasih?" katanya di Balai Kota, Kamis (22/1/2015).
Kendati demikian, Tanto menilai para pengembang akan diuntungkan dengan adanya moda transportasi publik ini.
Membangun aksesibilitas, lanjutnya, tak hanya dapat mengurai kemacetan tapi juga akan berdampak langsung terhadap nilai properti mereka.
"Tentunya kita berharap, ini kan demi kepentingan mereka juga, dan mereka mestinya mau berkontribusi," tambahnya.
Sebagai gambaran dengan dua koridor prioritas yang dibangun, kata Tanto, paling tidak dibutuhkan dana Rp25 triliun untuk membangun infrastruktur sepanjang 50 kilometer.
Adapun, koridor 1 sepanjang 20 kilometer dan koridor 7 sepanjang 30 kilometer.
Artinya, para pengembang menyumbang Rp500 miliar per kilometernya.
"Mungkin per unit cost itu biaya bisa Rp500 miliar per kilometer, maka kita butuh Rp25 triliun, itu hitungan kasar," ucapnya.
Seperti diketahui, para pengembang diundang untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan LRT.
Pasalnya, rute LRT yang akan dibangun berdampak positif terhadap nilai properti di sekitarnya.
Adapun, rute yang akan dibangun pada tahap awal ini yakni koridor 1 relasi Kebayoran Lama-Kelapa Gading dan koridor 7 Bandara Soekarno Hatta-Cempaka Putih.
Para pengembang yang terlibat dapat menambah koefisien lantai bangunan (KLB). Untuk mendukung hal ini, pihak eksekutif mengusulkan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penggunaan ruang udara di tahun ini.
Dengan adanya Perda ini, Pemprov dimungkinkan untuk memanfaatkan ruang udara demi kepentingan publik.
