Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI akan menjadikan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) sebagai pusat logistik, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Jakarta harus memiliki pelabuhan laut dalam dengan kedalaman 18 - 20 meter. Nantinya pelabuhan laut dalam ini untuk memudahkan pengangkutan naik dan turun produk-produk.
“Kita juga harus memiliki gudang logistik," ujar Basuki Tjahaja Purnama, yang akrab disapa Ahok, di Jakarta, Selasa (10/12/2013).
Pemprov DKI telah bekerja sama dengan Pelindo untuk memanfaatkan lahan bekas relokasi pabrik yang tidak kuat membayar UMP (Upah Minimum Provinsi) ini dijadikan sebagai gudang logistik. "Jadi nanti sistemnya akan bagi saham," kata mantan Bupati Belitung Timur itu di Balaikota.
Seperti diketahui, PT KBN akan mendapatkan PMP (Penyertaan Modal Pemerintah) pada RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp35 miliar dari pemprov. Pemprov memiliki saham di PT KBN sebesar 11,26% dan sisanya dimiliki oleh pemerintah pusat.
PT KBN mempunyai lokasi sangat strategis dan lahan yang luas untuk dikembangkan status HPL Pelayanan One Stop Service dalam penerbitan perizinan ploner dan total logistik sistem. PT KBN sendiri telah memiliki fasilitas infrastruktur seperti jalan rel, kereta api, telekomunikasi pelabuhan, bandar udara, sumber listrik berikut jaringannya dan memiliki pasokan air minimal satu liter/detik setiap satu hektar wilayah sebagai pendukung fasilitas tersebut.
