Bisnis.com, JAKARTA - Warga ekonomi kelas menengah-atas di bilangan Menteng Jakarta Pusat dan Kuningan Jakarta Selatan era 1980-an mengandalkan Pasar Manggis Jakarta Selatan untuk memenuhi kebutuhan dapur.
Roda perekonomian warga sekitarnya pun berputar mulus, bahkan pada saat itu pasar Manggis yang berada ditengah komplek permukiman warga Kelurahan Guntur itu dinobatkan sebagai pasar elite nomor dua Ibu Kota setelah pasar Cikini.
Sayangnya kondisi itu hanya berlangsung sampai dekade 1990-an karena setelah itu para konsumen beralih mengunjungi Pasar Rumput yang lokasinya berdekatan. Persaingan harga yang cuma ratusan perak menjadi pemicu sepinya pasar lingkungan tersebut.
Setelah reformasi kondisinya semakin terpuruk karena warga sekitar pasar sudah banyak yang pindah ke wilayah lain. Pengusaha beramai-ramai menyulap permukiman di kawasan Setiabudi menjadi gedung perkantoran dan tempat usaha lainnya.
Soka, 57, salah satu pedagang makanan pasar Manggis menuturkan kondisi semakin miris terjadi akhir-akhir ini. Generasi penerus sekitar pasar dikenalkan minuman keras karena ada pedagang yang memanfaatkan kios untuk berjualan minuman beralkohol.
“Tapi kini semua bangunan termasuk yang jualan miras sudah dibongkar karena mau dibangun oleh PD Pasar Jaya. Kami harapkan setelah menjadi pasar rakyat bisa ramai lagi,” katanya disela pencanangan pembangunan pasar rakyat di pasar Manggis, Rabu (6/11/2013).
Tidak semua pedagang ternyata punya kios disana. Praktek sewa menyewa kios yang diharamkan Gubernur Joko Widodo masih saja terjadi. Soka menyewa dua kios untuk berjualan soto dan gado-gado seharga Rp3,9 juta per tahun, ditambah bayar uang harian dan kebersihan masing masing Rp5.000 ditambah listrik sesuai penggunaan.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan tidak boleh lagi ada kios disewakan hanya untuk mengeruk keuntungan sepihak. PD Pasar Jaya bakal melakukan pemutihan pemilik kios dengan memprioritaskan pedagang eksisting menempati pasar tersebut. Apabila kios masih cukup akan dipersilakan kepada pedagang kaki lima (PKL) menempati.
“Untuk diketahui pembangunan pasar sebelumnya pedagang harus bayar Rp100 juta - Rp300 juta untuk mendapatkan kios. Pada tahun ini kita mulai pola baru, pasar dibangun dan diberikan pedagang secara gratis,” ujarnya.
Dimulainya pembangunan 5 pasar rakyat, lanjut Jokowi, merupakan pilot project 30 pasar rakyat di Jakarta. Kelima pasar itu meliputi pasar Manggis Jaksel 384 tempat usaha, pasar pesangggrahan Jaksel 161 tempat usaha, pasar Kebon Bawang Jakut 119 tempat usaha, pasar Kampung Duri Jakbar 108 tempat usaha dan pasar Nangka Bungur Jakarta Barat 163 tempat usaha.
Proyek untuk pembangunan 5 pasar rakyat diperkirakan menelan biaya Rp50 miliar yang diperoleh dari tambahan kompensasi atas kerjasama optimalisasi pembangunan pasar Bendungan Hilir dan Kavling 36A Jakarta Pusat.
Semua desain pasar dibangun dua lantai lengkap dengan parkir mobil dan sepeda motor di depannya. Waktu pembangunan berkisar antara 5 – 7 bulan sesuai luas bangunan. Pasar Pesanggarahan dengan luas 1812 m2 selesai 5 bulan, Manggis 3156 m2 selesai 6 bulan, Kampung Duri 880 m2 selesai 4 bulan, Kebon Bawang 2254 m2 selesai 6 bulan dan Nangka Bungur 1578 m2 selesai 5 bulan.
“Yang namanya pasar modern harus ada lahan parkir, bersih, ada pembagian tempat. Harapan kita manajemen modern tapi pola pasar tradisional.”
Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis menegaskan pihaknya mendapat kompensasi Rp50 miliar berasal dari PT Kurnia Jaya Realty pengembang yang membangun peremajaan pasar Benhil dan kavling milik Pemprov DKI. Sedangkan untuk 25 pasar lainnya disesuaikan anggaran pemerintah provinsi DKI Jakarta maupun PD Pasar Jaya.
Pedagang mendapat hak pinjam pakai kios namun dilarang menjual atau mengalihkan penggunaan kepada pihak lain. Setiap tahun PD Pasar Jaya menyediakan perpanjangan hak pinjam pakai kepada setiap pedagang. “Kita kasih perpanjangan setiap tahun.”
Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan mengkritik pembangunan pasar tersebut tidak adil karena dari lima pasar tidak ada yang berada di Jakarta Timur. Dia mengharapkan koordinasi bersama kalangan dewan dalam rangka menentukan anggaran.
“Saya kira pemda mampu kalau satu tahun membereskan 30 pasar. Yang penting pak Gubernur mau teken, saya bantu teken,” katanya.
Direktur Teknik PD Pasar Jaya Lutfi Rahman menjelaskan tidak semua kios pasar milik PD Pasar Jaya digratiskan. Pasar komersil seperti pasar Benhil dan Tanah Abang tetap dikenakan biaya sesuai kesepakatan dengan pedagang agar bisa menjadi subsidi silang pembangunan pasar rakyat.
Menurutnya pasar rakyat dikhususkan bagi pedagang ekonomi lemah. Tapi pasar komersil seperti Tanah Abang bisa diberikan surat untuk dijaminkan ke bank. “Jadi kami hanya menggratiskan kios yang tergolong pasar rakyat saja dan ada perpanjangan setiap tahun.”
