Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai belum maksimal dalam mengendalikan harga pangan strategis, meskipun beberapa harga bahan pokok itu mulai turun.
Sarman Simanjorang, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), menilai pergerakan harga komoditas pangan di DKI Jakarta lebih dipengaruhi oleh upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah pusat daripada Pemprov DKI Jakarta.
Oleh karena itu, penurunan harga komoditas pangan sangat rendah dan masih terlalu tinggi bagi daya beli masyarakat.
“Saat ini memang ada penurunan harga, tetapi belum sesuai dengan daya beli masyarakat, misalnya harga daging sapi yang masih tinggi,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (28/7/2013).
Melihat kondisi seperti ini, Sarman menyarankan Pemprov DKI memiliki instansi khusus, semacam BUMD, yang berfungsi sebagai pengelola pasokan pangan untuk mengantisipasi lonjakan harga saat permintaan meningkat drastis.
“Jadi ke depannya, 3 bulan sebelum Lebaran sudah ada kalkulasi kebutuhan dan memetakan dari mana suplainya,” katanya. Padahal, pasokan pangan untuk DKI sebagian besar harus dipenuhi dari luar.
Biro Perekonomian Pemprov DKI menyatakan 98% pasokan pangan Ibu Kota ini berasal dari luar daerah.
Menurutnya, pengelolaan pasokan pangan saat ini masih bersifat kuratif, bukan preventif, dimana penambahan pasokan dilakukan terlalu dekat dengan Hari Raya yang secara musiman terjadi lonjakan permintaan.
Mekanisme saat ini, lanjut Saman, sangat rentan terhadap risiko kekurangan pasokan yang diakibatkan oleh a.l. ketidakmampuan daerah pemasok memenuhi lonjakan permintaan dari DKI dalam waktu singkat dan rendahnya daya dukung infrastruktur yang menghambat jalur distribusi.
Lebih lanjut, Sarman mengatakan Pemprov DKI bisa lebih banyak melakukan intervensi pasar melalui instansi khusus tersebut. Akibatnya, stabilitas harga yang sesuai dengan daya beli masyarakart dapat terus dijamin dalam jangka panjang.
Pada 18-20 Juli lalu, Pemprov DKI menyikapi ketidakstabilan harga dengan menggelar pasar murah bertajuk UMKM Expo dan Pekan Koperasi di halaman parkir Irti Monumen Nasional.
Padahal, terdapat tiga BUMD yang bergerak dalam kelompok perdagangan dan industri yang seharusnya bisa mengendalikan harga kebutuhan pangan strategis. Ketiga BUMD tersebut adalah PD Dharma Jaya, PD Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.
Namun ketika harga tidak terkendali seperti saat ini, ketiganya justru kurang maksimal dalam hal pengendalian harga di pasar.
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama pernah mengatakan dirinya berencana membubarkan PD Dharma Jaya atau menggabungkannya dengan Food Station atau PD Pasar Jaya supaya memberikan kontribusi terhadap pengendalian harga-harga pangan.
“Kami lagi hitung [menggabung PD Dharma Jaya dengan BUMD lain], bahkan mungkin mikir mau menutup [PD Dharma Jaya], tetapi itu masih dikaji,” ujarnya.
