BISNIS.COM, JAKARTA—Program pembebasan lahan Pemprov DKI Jakarta banyak masalah. Apabila tidak teratasi, Wakil Gubernur DKI Jakarta khawatir sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) bisa lebih dari Rp2 triliun.
Hal itu karena terbentur peraturan undang-undang No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Saat ini pembebasan lahan tidak bisa dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) tetapi semuanya diurusi Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Akibatnya, lokasi yang direncanakan bisa dibebaskan tahun ini terkendala. “Ada Undang-Undang baru semua harus ke BPN, nggak bisa lagi di P2T,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/6/2013).
Dengan kendala itu otomatis anggaran pembebasan tanah gagal dipakai tahun ini sehingga menjadikan Silpa mencapai lebih dari Rp2 triliun. “Bisa di atas Rp2 triliun, Rp2,5 triliun sampai Rp3 triliun,” kata Ahok.
Untuk mengakali agar tidak terjadi Silpa sebesar itu, Pemprov DKI berencana mengalihkan anggaran tersebut untuk penyertaan modal BUMD Bank DKI dan Jakarta Propertindo. “Kita mau cabut di ABT. Kita mau penyertaan modal dan pembelian kendaraan untuk sampah, untuk Dinas Pekerjaan Umum,” imbuhnya.
