BISNIS.COM, JAKARTA—Pemprov DKI Jakarta akan menambah jumlah pasar tradisional menjadi 1.500 lokasi untuk memenuhi kebutuhan tempat berjualan bagi seluruh Pedagang Kaki Lima.
Wakil Gubernur DKI Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama mengatakan akibat kurangnya jumlah pasar tersebut memicu pedagang berjualan di tepi jalan sehingga mengganggu aktifitas masyarakat. Ukuran pasar, ujar Ahok, tidak harus berukuran besar namun paling tidak seukuran dua rumah atau sekitar 500 meter persegi.
“Sekarang kita punya 153 pasar itupun tidak semuanya pasar tradisional, kita butuh sekitar 1.500 pasar,” katanya di Balai Kota, Kamis (18/4).
Hampir di seluruh Jakarta muncul pasar dadakan yang semula hanya beberapa pedagang kemudian beranak pinak menjadi banyak. Idealnya, sambung Ahok, dalam sebuah wilayah dengan jumlah penduduk 1 juta disediakan 150 pasar tradisional, artinya penduduk Jakarta yang mencapai 10 juta penduduk membutuhkan 1.500 pasar.
“Orang pingin ada pasar sedekat mungkin dari rumah, makanya kita harus bikin lebih banyak pasar tradisional di permukiman,” terangnya.
Pemprov berencana menambah jumlah pasar tersebut dengan meminta Camat dan Lurah berburu tanah minimal 500 meter persegi untuk dibangun pasar. Pemprov telah menyediakan anggaran APBD untuk pembelian tanah seluas luasnya. Sementara itu, apabila bisa mendapat tanah mencapai 5 hektare langsung dibangun rumah susun.
Ahok memerintahkan kepada Camat dan Lurah mengutamakan beli tanah seharga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tanah seperti itu bisa diperoleh pada tanah yang sedang bermasalah dan pada kawasan kumuh. “Kalau Camat dan Lurah menguasai wilayah, seharusnya minggu depan sudah dapat.”
Camat Tambora Jakarta Barat Isnawan Adjie mengaku kesulitan jika harus mencari tanah kosong lantaran sudah padat penduduk. Namun pihaknya berjanji memaksimalkan pasar yang sudah ada misalnya pasar mitra, pasar pejagalan, pasar perniagaan, pasar kampung duri kdan pasar jembatan dua.
“Sebenarnya pedagang PKL sudah kita masukkan ke pasar dan selama tiga bulan diawasi ketat, tetapi setelah itu turun lagi ke jalan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Suku Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jakarta Timur Johan Affandi mengaku sudah ada beberapa lokasi incaran untuk pasar. Menurutnya, status tanah yang digunakan untuk pasar harus jelas bukan malah cari tanah yang bermasalah.
Adapun pertimbangan lain harus dekat dengan posisi PKL sekarang karena pada umumnya mereka mau pindah tidak jauh dari lokasi berdagang sekarang. “Jangan kita beli tanah tapi malah mubadzir, kita cari solusi yang lebih prioritas dengan pertimbangan harga yang murah,” terangnya.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Menengah dan Perdagangan (KUKMMP) Ratnaningsih Pemprov DKI menganggarkan Rp100 miliar untuk program penataan PKL. Dia menambahkan telah membentuk tim mengkaji pembelian tanah. Pasar tradisional ini tidak hanya menjual sayuran tetapi menyediakan tempat penjual makanan.
Sejumlah pihak swasta sudah menyediakan tempat bagi pedagang kaki lima seperti di Jalan Daan Mogot dan penataan PKL Kota Tua. “Tim mengkaji peruntukan untuk lokasi pasar, yang terpenting jangan di jalur hijau,” terangnya. ( Emanuel Tome Hayon/if)
