B ISNIS.COM, JAKARTA--Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan pembatasan kendaraan sistem pelat nomor ganjil genap tidak dibatalkan. Diakuinya paling ideal mengatasi macet pusat kota adalah sistem Electronic Road Pricing (ERP) tapi ada dua pilihan Pemprov DKI antara sistem ganjil genap dengan ERP.
Pertama, kalau ternyata persiapa ERP lebih cepat ketimbang persiapan transportasi publik seperti penambahan bus untuk penunjang sistem ganjil genap, maka lebih baik langsung pakai ERP. Kedua, kalau ternyata ERP tidak siap dan kondisi kemacetan masih tinggi mau tidak mau ganjil genap harus diterapkan.
"Ini perlu dikaji karena karena data jumlah pelat ganjil genap sudah berubah setelah Polda memberi layanan penukaran pelat nomor. Paling ideal sih ERP," kata Ahok, panggilan akrab Basuki di Balaikota DKI, Selasa (2/4).
Untuk menerapkan ERP perlu banyak infrastruktur elektronik sebagai penunjang. Selain itu juga perlu kerjasama sistem dengan pihak Bank terkait pembayaran program pembatasan kendaraan dengan sistem ini.
"Saya akan rapat sama bank mengenai e-ticketing ERP, apakah mereka siap dengan sistem ini karena ini sistemnya pakai OBU [on-board unit]," terang Ahok.
Ahok akan menawarkan kepada 5-6 bank untuk sistem ini, jika bank bersedia melaksanakan sistem ini kemungkinan besar ganjil genap dibatalkan.
Pemprov akan memilih kerjasama dengan bank karena mengungungkan kedua belah pihak. Pemprov mendapat pemasukan dari ERP dan Bank lebih banyak mendapat nasabah. (if)
